Seluruh Direksi Menikmati Insentif BPJS Rp 342,56 Juta Per bulan, Benarkah..?

ILUSTRASI

https://www.channelindependenpost.eu.org, Jakarta. Anggota Komisi IX Dewi Asmara dari fraksi Partai Golkar membeberkan, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) direksi memperoleh insentif sebesar Rp 342,56 juta per bulan. Sedangkan, insentif yang diterima Dewas per bulannya sebesar Rp 211,14 juta per bulan, Mengutip detikfinance.com.

"BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp 32,88 miliar. Jika dibagi ke 8 anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp 4,11 miliar per orang. Dengan kata lain seluruh direksi menikmati insentif Rp 342,56 juta per bulan. Sementara beban insentif Dewasa juga antara lain kepada 7 Dewas rata-rata sebesar Rp 2,55 miliar. Jika dalam 12 bulan, insentif yang diterima Dewas adalah Rp 211,14 juta per bulan," ungkap Dewi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).

"Dengan kata lain kalau kita berbicara mengenai suatu badan yang rugi, mbok ya ada hati juga untuk mengadakan penghematan. Tentu dengan mengadakan efisiensi operasional, saya mengharapkan bisa menemukan angka untuk bisa mendapatkan yang 2 juta lagi (peserta mandiri yang bisa dimasukkan dalam Penerima Bantuan Iuran/PBI). Jadi yang 17 juta didapatkan dari piutang PBPU yang masih understated sebesar Rp 3,64 triliun, dan sisanya diambil dari situ (penghematan operasional)," pungkas Dewi.

Ia menuturkan, seharusnya efisiensi bisa dilakukan sehingga dananya bisa dialokasikan untuk mensubsidi peserta BPJS Kesehatan kelas III mandiri.

Namun dalam penjelasan nya iqbal menapik tudingan tersebut, "Saya klarifikasi terkait kalkulasi salah satu anggota Komisi IX DPR RI hari ini tentang insentif yang diterima Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dalam kenyataannya sampai saat ini belum pernah ada pemberian insentif untuk Direksi maupun Dewan Pengawas BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (20/1/2020).

Iqbal menjelaskan, penetapan insentif bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengacu pada Undang-undang (UU) nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden No 110 tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS.

"Namun sampai dengan saat ini belum diatur tata cara pemberian insentif tersebut," ujar Iqbal.

red.-