"Kita sudah laporkan kasus tindak Pidana Umumnya di Polda Sulsel, selain itu kita juga sudah laporkan terkait kode etiknya di Propam," Kata Ketua PBHI Sulsel, Abdul Azis, Senin (12/10/2020).
Lebih lanjut Azis menyebutkan tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian sangat mencederai institusi dari Kelembagaan dari Fakultas Hukum UMI.
"Ini Dosen tidak ada hubungannya dari aksi kemarin, kasus kekerasan yang dialami salah satu Dosen UMI sangat mencederai Kampus UMI, Polda harus mengusut tuntas kasus ini," Kata Azis.
Sementara itu, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sulawesi Selatan mengutuk keras aksi Brutalisme (Kekerasan) yang dialami salah satu Dosen Fakultas Hukum UMI Makassar pada saat aksi Penolakan pengesahan Omnibuslaw.
Dimana sebelumnya, salah satu Dosen berinisial AM diduga mengalami aksi dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian saat bentrokan massa dengan aparat Kepolisian di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (8/10/2020).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Abdul Thalib mengutuk keras aksi kekerasan tersebut dan meminta Kapolda Sulsel mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut.
"Tindakan kekerasan itu mempertontonkan karakter, watak dan mental aparat kepolisian yang beringas sebab Korban AM telah berteriak dia bukan demonstran dan dia adalah dosen FH UMI, Kapolda Sulsel harus tuntaskan kasus ini," ucapnya, Senin (12/10/2020).
Mantan Direktur Lembaga Anti Corruption Committe Sulawesi tersebut mengatakan tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian sangat mencederai institusi Universitas Muslim Indonesia dalam hal ini Fakultas Hukum.
"Karena tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan yang mencederai institusi dari civitas Akademika Universitas Muslim Indonesia, Kapolda seyogyanya harus menyatakan permintaan maaf dan melakukan tindakan tindakan preventif yang berpotensi menimbulkan gejolak di kalangan mahasiswa UMI," Kata Thalib. (RUD)