 |
| Dokumentasi Independen Post |
Perjosi: Kapolri Jangan Sekadar Omon-Omon, Ini Perampokan Negara!
Makassar, Independen Post — Di bawah gemerlap laut Makassar yang tenang, sebuah bisnis kotor tengah berdenyut. Dua kapal tangki jenis SPOB, Senia dan Resky, yang disebut milik pengusaha asal Sulawesi Selatan H. Daha (Ahda), diduga kuat menjadi kendaraan mafia energi dalam praktik penyelundupan solar bersubsidi menuju Kalimantan Selatan.
Transaksi haram itu berlangsung bukan di pelabuhan gelap, melainkan di laut terbuka, di hadapan mata aparat, tanpa satu pun pengawasan negara yang benar-benar bekerja.
Selama beberapa hari terakhir, dua kapal tersebut terpantau melakukan pengisian solar di kawasan Galangan Kapal Makassar, lalu berlayar menuju Pulau Samalona, tempat dua kapal raksasa asal Kalimantan Selatan — SPOB Herlin milik Erwin dan SPOB Duta Pertiwi milik Rusli — menunggu untuk menerima muatan. Sumber lapangan menyebut, transaksi ini melibatkan penimbun solar, pengoplos BBM ilegal, bahkan oknum aparat berseragam yang diduga ikut menjadi pelindung jaringan.
“Solar subsidi yang seharusnya untuk nelayan dan masyarakat Sulsel, malah disalurkan ke industri batu bara di Kalimantan. Transaksinya di laut terbuka, rapi dan sistematis,” ungkap salah satu sumber investigasi Independen Post, Jumat (10/10/2025).
Oknum Aparat Terlibat, Jaringan Disebut Punya “Pelindung Berlapis”
Fakta lapangan kian menampar logika hukum. Seorang oknum intel TNI berinisial HK mengaku memiliki kontrak dengan kapal tersebut, sembari menyebut bahwa H. Daha hanyalah mitra.
Lebih jauh, HK menuding aparat lain berinisial Has, yang diduga terlibat dalam jaringan PT Bintang Terang, milik Akr, kerabat dekat pejabat di Polda Sulteng.
Temuan ini menegaskan bahwa jaringan BBM ilegal ini tidak berdiri sendiri — mereka memiliki pelindung, fasilitas, dan akses hukum yang membuat mereka sulit disentuh.
Perjosi: Ini Perampokan Rakyat, Kapolri Harus Bertindak!
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, menegaskan bahwa praktik penyelewengan BBM subsidi adalah bentuk kejahatan ekonomi paling kejam, karena menjarah hak hidup rakyat kecil.
“Ini bukan sekadar penyalahgunaan solar, ini perampokan subsidi rakyat secara terorganisir. Kalau benar ada oknum aparat yang ikut bermain, Kapolri harus tegas! Jangan cuma omon-omon di depan kamera, tapi diam di lapangan,” tegas Salim Djati di Makassar, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, negara setiap tahun menggelontorkan triliunan rupiah subsidi agar rakyat kecil bisa bertahan hidup. Namun realitanya, BBM bersubsidi justru “disedot” mafia dengan jaminan pelindung berseragam.
“Kalau ini dibiarkan, maka rakyat tidak hanya miskin bahan bakar, tapi juga miskin keadilan,” tandasnya.
Terduga Bungkam, PT SKS Lepas Tangan
Sementara itu, saat dikonfirmasi, H. Daha alias Ahda memilih diam. Nomor teleponnya memblokir kontak jurnalis.
Namun Direktur Utama PT SKS, Nur Ari Priatmoko, memastikan pihaknya sudah memutus hubungan kerja sama dengan H. Daha.
“Dia sudah tidak bergabung, bahkan sudah dipecat. Kami tidak pernah memberikan izin pembelian BBM mengatasnamakan PT SKS di Sulsel,” ujarnya tegas.
Akibat Mafia Solar, Rakyat Sulsel Jadi Korban
Dampak dari kejahatan ini kini dirasakan langsung rakyat kecil. Di berbagai wilayah Sulsel, antrean panjang truk dan nelayan di SPBU semakin menjadi-jadi. Solar subsidi cepat habis, sementara mobil tangki modifikasi yang diduga dikendalikan mafia bebas lalu lalang tanpa sentuhan hukum.
“Solar habis terus, kita nelayan tidak bisa melaut. Pemerintah diam saja,” keluh Rudi, nelayan asal Galesong.
Independen Post Sorot Tajam: Negara Diam, Mafia Berdaulat
Kasus ini menunjukkan negara absen, aparat lumpuh, dan mafia berdaulat di laut Makassar. Ketika hukum tumpul terhadap mereka yang punya kuasa, maka rakyat kecil hanya bisa menonton keadilan diperdagangkan.
Pertanyaannya kini:
Apakah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menepati janjinya menumpas mafia BBM, atau sekadar menambah daftar panjang kasus yang berakhir di meja sunyi?
Reporter: DDL
Editor Investigasi: Redaksi Independen Post
0 Comments