https://www.channelindependenpost.eu.org. Makassar - Rencana KPU melaksanakan Pilkada Serentak 2020 mendapatkan tantangan keras dari masyarakat. Pilkada tersebut dinilai tidak memiliki substansi urgensi yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Bahkan tanpa dilaksanakan pada tahun ini pun tidak akan terjadi kekosongan. pemerintah dan KPU harusnya lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat dibanding Pilkada sebagai kedaulatan rakyat.
Narasi tersebut berkembang dan menjadi kesimpulan kegiatan Webinar Series Pilkada Serentak 2020 Ditengah Pandemik : Kedaulatan Atau Keselamatan Rakyat?, yang dilaksanakan Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Kota Makassar, hari Rabu (03/02/2020).
Tampil sebagai pembicara komisioner KPU dan Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, Aktivis Perludem Titi Anggraini, dr. Surahman Muin dan dr. Corona Rintawan sebagai praktisi kesehatan dan penanggap dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Arqam Azikin dan Luhur Prianto.
Menurut Ratna Dewi, pihaknya sudah memberi masukan kepada pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan pertimbangan penyebaran Covid-19 belum dinyatakan berakhir. Bahkan secara infrastruktur politik, pemerintah maupun KPU belum betul-betul siap melaksanakan Pilkada. Urusan anggaran termasuk hal yang penting dan mendesak untuk dituntaskan mengawali tahapan Pilkada yang akan dimulai bukan Juni ini, katanya.
Aktivis Perludem Titi Anggraini menilai akan muncul banyak masalah jika KPU memaksakan Pilkada serentak tahun 2020. Penyalahgunaan bansos, bentuk-bentuk kecurangan lainnya besar kemungkinan akan terjadi di Pilkada 2020. Karena itu saya minta Pilkada serentak 2020 sebaiknya ditunda. Tunggulah sampai penyebaran Covid-19 ini betul-betul dinyatakan aman. Kasihan masyarakat nanti akan menjadi korban, papar Titi.
Senanada dengan pembicara sebelumnya, dr. Surahman dan dr. Corona Rintawan pun meminta kepada pemerintah, DPR RI dan KPU untuk menunda Pilkada serentak 2020 sambil menunggu kajian penyebaran Covid-19. Tentu nyawa manusia jauh lebih penting dibanding Pilkada. Kalau pembukaan sekolah dan masjid saja ditutup, kenapa tidak Pilkada serentak 2020 ditunda pelaksanaannya.
Menanggapi keputusan Pemerintah bersama DPR RI dan KPU yang tetap akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, Abdul Rachmat Noer (ARN) sebagai salah satu bakal calon Walikota Makassar menyatakan sikap tidak akan melanjutkan usahanya menjadi Walikota.
Menurut saya, jauh lebih penting mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat dibanding Pilkada tahun 2020. Konsekuensi dari pelaksanaan Pilkada akan membuat Timnya harus berinteraksi dengan warga dan itu tidak mungkin dilakukan ditengah pandemik Covid-19, tegas ARN.
Saya tidak mau mengorbankan Tim saya yang jumlahnya ribuan. Saya pun tidak ingin warga kota tertular akibat interaksi yang dilakukan. Kesehatan dan keselamatan warga jauh lebih penting. Karena itu sekali lagi saya tegaskan tidak akan ikut sebagai kontestan Pilkada Makassar jika Pilkada digelar bulan Desember 2020, tegas Rachmat.
Jujur saja, perangkat pemerintah maupun KPU tidak siap menyelenggarakan Pilkada 2020. Saat ini semua kekuatan sosial politik pemerintah dan Ormas fokus untuk melawan Covid-19. Masa iya mau lagi gelar Pilkada. Mampu gak penyelenggara ? Mendingan kita semua fokus menangani Covid-19 daripada Pilkada. Urusan Pilkada nanti tahun depan saja setelah penyebaran Corona mulai aman, kata ARN.
[red]