https://www.channelindependenpost.eu.org. Makassar-- Sebanyak 16 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diamankan polisi usai merusak beberapa fasilitas ruang paripurna kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar di Jalan AP. Pettarani, Kecamatan Rappocini, Makassar, Selasa 02 September 2020.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Farid Mamma mengatakan seharusnya masalah itu bisa diselesaikan dengan jalan persuasif sebelum mengambil langkah refresif dalam hal ini upaya penegakan hukum.
"Adik-adik mahasiswa itu merupakan aset bangsa yang tentunya kita semua punya tanggung jawab memberikan pembinaan yang positif," kata Farid via telepon, Selasa 2 September 2020.
Meski tindakan perusakan yang dilakukan mereka itu juga tidak dibenarkan.
"Tapi melihat lebih jauh, bahwa sepertinya adik-adik kita itu lakukan tindakan spontan karena kesal tidak ada seorang pun wakil rakyat yang menemuinya saat hendak mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang digelontorkan untuk penanganan covid-19," terang Farid.
Tujuan aksi mereka yang hendak mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran untuk penanganan covid 19 di Makassar itu sangat penting didukung tapi sekali lagi tidak dengan jalan anarkis.
"Harusnya kan wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Makassar menemui mereka dan menjelaskan dengan transparan tidak justru dihindari. Saya kira ini yang jadi pemicu mereka lakukan tindakan spontan," jelas Farid.
Selama pandemi covid19, hampir seluruh pos anggaran dialihkan untuk penanganan covid19. Termasuk di Makassar kemarin, Pemerintah dan DPRD Makassar dikabarkan sepakat menggelontorkan anggaran senilai Rp190 miliar untuk penanganan covid19.
Seperti yang dimuat oleh salah satu media online, dimana Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo bahkan mengatakan dana tersebut berasal dari biaya tak terduga.
Jika dirincikan, kata Rudianto seperti dalam berita disalah satu media online tersebut, dana yang dimaksud terdiri dari Rp 10 miliar dari dewan dan senilai Rp 30 miliar dari biaya tidak terduga yang disediakan Pemkot. Sisanya berasal dari relokasi anggaran seluruh SKPD di Kota Makassar sebesar 10 persen.
Rudianto bahkan menyebut seperti dalam berita bahwa dari potongan 10 persen anggaran di semua SKPD terdapat sekitar Rp150 miliar dana yang terkumpul.
"Pemotongan anggaran sebesar 10 persen dilakukan terhadap 51 SKPD. Dana itu akan ditambahkan melalui dana sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Silpa tahun ini saya prediksi cukup besar, mengingat banyak kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana termasuk perjalanan dinas," kata Rudianto seperti yang ada dalam berita sejumlah media.
"Kita seharusnya mendukung adik-adiknya yang tergerak untuk mengawal transparansi penggunaan anggaran covid19 ini, apalagi nilainya sangat besar dan tingkat kerawanan untuk dikorupsi oleh orang-orang tak bertanggungjawab juga tentunya sangat terbuka lebar," ungkap Farid.
Kecurigaan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam HMI sehingga berunjuk rasa di Kantor DPRD Makassar kemarin untuk mempertanyakan transparansi anggaran covid19, itu hal yang wajar dan telah didukung oleh fakta.
"Kan ada itu kasus dugaan korupsi bansos penanganan covid19 di Makassar yang sedang ditangani Polda Sulsel dan kabar terakhirnya itu sudah naik penyidikan. Jadi itu mungkin dasar adik-adik kita curiga dan mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran covid19 khususnya kaitannya dengan anggaran APBD Makassar," Farid menandaskan (RUD)
TANG:
Seputar Makassar