 |
| Lokasi Didesa Biringkassi |
Takalar, Sulawesi Selatan - Kepala Desa (Kades) Biringkassi, Murdalin, mendapat kritik tajam dari sebagian warganya yang menilainya arogan dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Siara Dg Singara, warga setempat, bersama suaminya, mengungkapkan permasalahan ini kepada media CHANNEL INDEPENDEN POST di Makassar pada Sabtu (27/01/2024).
Siara Dg Singara, yang mengakui dirinya lahir dan besar di desa Batu-batu yang kini menjadi bagian dari desa Biringkassi, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Kades Murdalin. "Mengapa menilai Kades Murdalin arogan? Kita yang taat membayar pajak dianggap tak bernilai apa-apa," ungkapnya.
 |
| Siara Dg Singara |
Permasalahan muncul ketika Kades Murdalin mengklaim hak untuk mengatur dan membagi tanah timbul, yang seharusnya menjadi wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Siara Dg Singara mempertanyakan apakah Kades berhak mengatur dan mengukur tanah negara, padahal tugas tersebut seharusnya menjadi domain BPN.
Siara Dg Singara juga menyoroti ancaman Kades terhadap tanah yang dikuasai oleh keluarganya. Menurutnya, Kades pernah mengancam akan membagi tanah timbul yang dikuasai oleh Reo Dg Ngunjung, ayahnya, dengan alasan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bukan bukti kepemilikan.
Warga dusun Karama selatan desa Biringkassi merasa perubahan signifikan dalam kepemimpinan Kades Murdalin. Mereka menyatakan bahwa kepemimpinan Kades sebelumnya di desa induk lebih melindungi dan mengayomi warga tanpa pandang bulu, sementara Kades Murdalin terkesan tidak netral dan lebih memihak kepada orang-orang dekatnya.
Pembangunan rumah tinggal warga setempat, Nursina Dg Bollo, juga terganggu akibat kurangnya nasehat dari Kades kepada orang-orang dekatnya. Meskipun Kades hadir saat pembangunan fondasi rumah, konflik tanah timbul membuat proyek tersebut terhenti.
 |
| Kondisi warga desa Biringkassi |
Dalam tanggapannya melalui WhatsApp, Kades Murdalin menegaskan untuk konfirmasi kepada masyarakat, pihak pertanahan, dan polres Takalar terkait masalah tersebut. Meskipun mengajak warga untuk melapor secara hukum jika ada keberatan, Kades menegaskan kewenangannya terkait SPPT.
Permasalahan ini semakin memanas dengan warga yang merasa kecewa dan menuntut klarifikasi lebih lanjut terkait tindakan kontroversial Kades Murdalin.
(Said Welikin & Kin)